Mobirise Web Site Builder

ASET DAERAH

  • BIMTEK PENATAUSAHAAN MILIK DAERAH
  • BIMTEK AUDIT BARANG MILIK DAERAH
  • PENILAIAN ASET DAERAH DAN TATACARA PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
  • PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN PENYUSUNAN NERACA ASET DAERAH
  • REVIEW PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

BENCANA ALAM

  • PENANGGULANGAN BENCANA DAN REHABILITASI PASCA BENCANA
  • MITIGASI BENCANA ALAM DAN PENANGANAN PENGUNGSI
  • PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)
  • MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

BLU & BLUD

  • PENYUSUNAN TARIF DAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
  • PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD)
  • AUDIT INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

ENERGI & TAMBANG

  • TATA CARA AUDIT PNBP SUB SEKTOR MERAL DAN BATUBARA
  • TATACARA PENGAWASAN TEKNIK PERTAMBANGAN
  • EVALUATOR CADANGAN BAHAN GALIAN
  • MEKANISME EVALUASI DOKUMEN AMDAL PERTAMBANGAN
  • TATACARA PERHITUNGAN ROYALTI MINERAL DAN BATU BARA

SISTEM INF. GEOGRAFI (G I S)

  • GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) TINGKAT DASAR
  • PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PEMETAAN JALAN
  • PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERIKANAN
  • PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTANIAN

KEHUMASAN & KEARSIPAN

  • DIGITALISASI DATA DAN MANAJEMEN KEARSIPAN
  • PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DAN INAKTIF
  • MANAJEMEN KEHUMASAN DI INSTANSI PEMERINTAH
  • MEDIA HANDLING
  • PENYUSUTAN ARSIP DAN PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA)

KEPEGAWAIAN

  • PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI ASN
  • ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
  • ANALISIS BEBAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
  • ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI ASN
  • TATA CARA AUDIT KINERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KEUANGAN DAERAH

  • PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARA
  • ADMINISTRASI KEUANGAN BAGI PA,PPTK DAN BENDAHARA
  • PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH SERTA PENYAMPAINYA

LINGKUNGAN HIDUP

  • TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
  • PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LINKUNGAN (AMDAL)
  • TATACARA DAN OPTIMALISASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
  • OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN DAERAH

  • MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  • LOCAL ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT

PEMERINTAHAN DAERAH

  • MEKANISME DAN PROSES PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
  • PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPADU KECAMATAN (PATEN)

PEMERINTAH DESA

  • TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
  • MONITORING DAN TATA CARA AUDIT DANA DESA

PENANAMAN MODAL

  • MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
  • PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH
  • PENGAWASAN DAN EVALUASI PENANAMAN MODAL DAERAH


PENGADAAN BARANG & JASA

  • HUKUM KONTRAK DAN TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  • BIMTEK, TRYOUT DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERPRES NO.4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGAWASAN APARATUR

  • PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
  • PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT, KERTAS KERJA AUDIT DAN LAPORAN HASIL AUDIT YANG EFEKTIF
  • TATACARA PENGUMPULAN DAN ANALISIS BUKTI PEMERIKSAAN KINERJA

PERPAJAKAN

  • PEDOMAN DAN MEKANISME PEMUNGUTAN PBB P2 KABUPATEN/KOTA
  • ADMINISTRASI PERPAJAKAN INSTANSI PEMERINTAH
  • KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
  • OPTIMALISASI POTENSI POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

SATPOL PP

  • IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP
  • PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, STABILITAS POLITIK DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH GUNA MEMBENTUK SATPOL PP YANG PROFESIONAL

U M K M

  • OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DEKRANASDA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEMAJUAN INDUSTRI KREATIF DAERAH
  • IMPLEMENTASI PP NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH