https://mobirise.com/

KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARA

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib menuju good governance. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangannya ...

ADMINISTRASI KEUANGAN BAGI PA,PPTK DAN BENDAHARA

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan keuangan. Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan ...

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH SERTA PENYAMPAINYA

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. ...

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Reformasi keuangan negara mengubah sistem anggaran yang semula menekankan pada pembiayaan suatu kegiatan menjadi pembiayaan untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja langkah penetapan anggaran adalah sasaran yang ingin dicapai yaitu yang telah ditetapkan dalam renstra, baik sasaran jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk tahun ini tidak sekedar memberikan hasil kinerja ...

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( PERMENDAGRI No. 64 tahun 2013) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu, ...

PEDOMAN DAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, diperlukan suatu anggaran atau dana daerah yang memadai. Untuk memperoleh anggaran daerah yang memadai tersebut, daerah melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, ...

PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang LAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. ...

PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

KUA PPAS dan evaluasi RAPBD sebagai amanat 4 undang-undang yakni UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah disusun sebelumnya. KUA PPAS dan evaluasi RAPBD secara proses memiliki sifat politis dengan adanya keterlibatan DPRD dalam penyepekatan nota kesepahaman ...

PROSES AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 ...

REVIEW DAN ANALISA LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Analisis Laporan Keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh ...

PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKA SKPD

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ...

PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD

KATEGORI KEUANGAN DAERAH

Bimtek penyusunan renstra – renja“ merupakan metode serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan suatu proses yang berorientasi pada hasil yg ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan ...