Mobirise
MATERI BIMTEKBIDANG KATEGORI

PENATAUSAHAAN MILIK DAERAH


AUDIT BARANG MILIK DAERAH


PENILAIAN ASET DAERAH DAN TATACARA PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL


PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN PENYUSUNAN NERACA ASET DAERAH


REVIEW PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

ASET DAERAH

PENANGGULANGAN BENCANA DAN REHABILITASI PASCA BENCANA


MITIGASI BENCANA ALAM DAN PENANGANAN PENGUNGSI


PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)


MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

BENCANA ALAM

PENYUSUNAN TARIF DAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)


PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD)


AUDIT INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)


PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT / BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU)


TATACARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)


TANTANGAN, TUGAS DAN PERAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)


PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PROSES AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)


PENGUATAN TATA KELOLA PENYUSUNAN SOP PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

BLU & BLUD

TATA CARA AUDIT PNBP SUB SEKTOR MERAL DAN BATUBARA


TATACARA PENGAWASAN TEKNIK PERTAMBANGAN


EVALUATOR CADANGAN BAHAN GALIAN


MEKANISME EVALUASI DOKUMEN AMDAL PERTAMBANGAN


TATACARA PERHITUNGAN ROYALTI MINERAL DAN BATU BARA

ENERGI & TAMBANG

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) TINGKAT DASAR


PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PEMETAAN JALAN


PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERIKANAN


PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTANIAN


PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTAMBANGAN


PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) KEPENDUDUKAN


PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTANAHAN

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (G.I.S)

DIGITALISASI DATA DAN MANAJEMEN KEARSIPAN


PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DAN INAKTIF


MANAJEMEN KEHUMASAN DI INSTANSI PEMERINTAH


MEDIA HANDLING


PENYUSUTAN ARSIP DAN PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA)


PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS DAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH

KEHUMASAN & KEARSIPAN

PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI ASN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN


ANALISIS BEBAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA


ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI ASN


TATA CARA AUDIT KINERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA


MEKANISME PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI


STANDAR KOMPETENSI JABATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA


PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA


BUILDING SERVICE CULTURE (PELAYANAN PRIMA) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)


ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT


METODE PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEPEGAWAIAN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARA


ADMINISTRASI KEUANGAN BAGI PA,PPTK DAN BENDAHARA


PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH SERTA PENYAMPAINYA


PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA


PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH


PEDOMAN DAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)


PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD


PROSES AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD


REVIEW DAN ANALISA LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008


PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKA SKPD


PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD

KEUANGAN DAERAH


TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP


PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LINKUNGAN (AMDAL)


TATACARA DAN OPTIMALISASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP


OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

LINGKUNGAN HIDUP

MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


LOCAL ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT

PEMBANGUNAN DAERAH

MEKANISME DAN PROSES PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN SKPD


PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)


PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPADU KECAMATAN (PATEN)

PEMERINTAHAN DAERAH

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)


MONITORING DAN TATA CARA AUDIT DANA DESA


PENYUSUNAN RENSTRA – RENJA ALOKASI DANA DESA (ADD)


PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA


PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA


TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DESA


KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SESUAI DENGAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA


ADMINISTRASI DESA


PENGELOLAAN ASET / BARANG MILIK DESA


KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA


PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SIMDA DESA

PEMERINTAH DESA

MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)


PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH


PENGAWASAN DAN EVALUASI PENANAMAN MODAL DAERAH

PENANAMAN MODAL

HUKUM KONTRAK DAN TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN HPS/OE


BIMTEK, TRYOUT DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERPRES NO.4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA (PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN)


PENGAWASAN DAN TATA CARA AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PELAKSANAAN FUNGSI PENGADAAN


PERIKATAN KONTRAK DAN MANAJEMEN PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGADAAN BARANG & JASA

TATACARA DAN STANDAR AUDIT KINERJA BAGI TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN


PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR


PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)


PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT, KERTAS KERJA AUDIT DAN LAPORAN HASIL AUDIT YANG EFEKTIF


TATACARA PENGUMPULAN DAN ANALISIS BUKTI PEMERIKSAAN KINERJA


AUDIT KEUANGAN BAGI TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN


AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGI TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

PENGAWASAN APARATUR

PEDOMAN DAN MEKANISME PEMUNGUTAN PBB P2 KABUPATEN/KOTA


ADMINISTRASI PERPAJAKAN INSTANSI PEMERINTAH


KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD


OPTIMALISASI POTENSI POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERPAJAKAN

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP


STRATEGI RELOKASI PASAR


PENINGKATAN KAPASITAS SATPOL PP PP SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)


PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, STABILITAS POLITIK DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH GUNA MEMBENTUK SATPOL PP YANG PROFESIONAL

SATPOL PP

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DEKRANASDA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEMAJUAN INDUSTRI KREATIF DAERAH


IMPLEMENTASI PP NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

U M K M