Mobirise Site Generator

PEMERINTAH DESA

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

KATEGORI PEMERINTAH DESA

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa ...

MONITORING DAN TATA CARA AUDIT DANA DESA

KATEGORI PEMERINTAH DESA

Pelaporan realisasi kegiatan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa ke Kabupaten selanjutnya ke Provinsi dan terakhir ke Pemerintah Republik Indonesia. Kesalahan prosedur baik administrasi maupun penyelewengan tentunya berdampak juga sesuai penjenjangannya yang diatur pada Pasal 25 ayat 1 dan 2 PP No 60 Tahun 2014, ...

PENYUSUNAN RENSTRA – RENJA ALOKASI DANA DESA (ADD)

KATEGORI PEMERINTAH DESA

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada esensinya ...

PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA

KATEGORI PEMERINTAH DESA

Pembangunan sektor-sektor perdesaan (= tradisional; agrokompleks) dapat mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan yang cukup, tenaga kerja, pemanfaatan sumberdaya lahan dan modal. Pola pembangunan pertanian (seperti di Jepang) ...

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA

KATEGORI PEMERINTAH DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut ...

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA

KATEGORI PEMERINTAH DESA

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana ...

KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SESUAI DENGAN UU NO. 06 TAHUN 2014

KATEGORI PEMERINTAH DESA

LEPN DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI (BPD SESUAI DENGAN UU NO. 06 TAHUN 2014 yang akan dilaksanakan ...

ADMINISTRASI DESA

KATEGORI PEMERINTAH DESA

LEPN DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH” yang akan dilaksanakan pada secara terjadwal di beberapa kota besar diantaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, Bali, Batam, Makassar, Lombok pada tanggal ...

PENGELOLAAN ASET / BARANG MILIK DESA

KATEGORI PEMERINTAH DESA

LEPN DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK PENGELOLAAN ASET / BARANG MILIK DESA” yang akan dilaksanakan secara terjadwal di beberapa kota besar seperti di Jakarta & Bandung pada tanggal ...

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2015

KATEGORI PEMERINTAH DESA

LEPN DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 84 ...

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SIMDA DESA

KATEGORI PEMERINTAH DESA

LEPN DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SIMDA DESA” yang akan dilaksanakan di beberapa kota besar diantaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, Bali, Batam, Makassar, Lombok pada tanggal :