mobirise.com

PERPAJAKAN

PEDOMAN DAN MEKANISME PEMUNGUTAN PBB P2 KABUPATEN/KOTA

KATEGORI PERPAJAKAN

Pengesahan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ...

ADMINISTRASI PERPAJAKAN INSTANSI PEMERINTAH

KATEGORI PPERPAJAKAN

Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai kewajiban perpajakan yang agak berbeda dengan wajib pajak badan dan orang pribadi. Hal ini terjadi karena Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah hanya mempunyai kewajiban Pemotongan dan Pemungutan atas pengeluaran/belanja barang ...

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

KATEGORI PERPAJAKAN

LEPN DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD” yang akan dilaksanakan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Bali, Surabaya, Lombok, Makassar, Batam pada tanggal :

OPTIMALISASI POTENSI POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH

KATEGORI PERPAJAKAN

Sejak ditetapkannya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah berhak dan diberi kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri pemerintahannya, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam mencari sumber-sumber keuangan ...

PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KATEGORI PERPAJAKAN

Dalam pengelolaan keuangan yang bersumber pada APBN dikenal 2 mekanisme pembayaran APBN, yaitu mekanisme langsung (LS) dan mekanisme Uang Persediaan (UP). Pembayaran dalam mekanisme LS dilakukan oleh Bendaharawan Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN (KPPN) kepada pihak ketiga/penyedia atas tagihan yang diajukan oleh satuan kerja, sedangkan pembayaran dalam mekanisme UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker kepada pihak ketiga/penyedia atas tagihan yang diajukan PPK kepadanya ...